Heboh Fachrul Razi, Menteri Tjahjo pun Pernah Terpeleset Jilbab dan Celana Cingkrang

Tak hanya Fachrul yang dikecam, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga pernah dikritik karena melarang pegawai negeri sipil bercelana cingkrang lewat instruksi tertanggal 4 Desember 2018.

Menteri Agama Fachrul Razi mendapat serangan  bertubi-tubi dalam  rapat di  Komisi VIII Dewan Perwakilaan Rakyat, Kompleks Parlemen Senayan, 7 November 2019. Ia  seperti diceramahi  agama, terutama menyangkut pernyataannya belakangan ini soal celana cingkrang dan cadar.

Fachrul Razi  lalu menjelaskan  dirinya tidak pernah melarang orang-orang memakai cadar dan celana cingkrang dalam kehidupan bermasyarakat.  Saya kalau ke masjid juga pakai celana cingkrang, karena masjid tempat saya di Bambu Apus itu banyak tangga," kata Fachrul  dalam rapat itu..

"Jadi, mohon itu digarisbawahi. Saya tidak pernah melarang. Apa juga kewenangan saya melarang itu?," ujarnya.  Begitu juga soal cadar. "Silakan pakai, saya tidak pernah melarang. Tapi, bagaimana keputusan instansi, itu urusan masing-masing," kata Fachrul.

Tak hanya  Fachrul yang dikecam,  sebelumnya  Menteri Dalam Negeri  Tjahjo Kumolo  juga pernah dikritik karena  melarang  pegawai  negeri sipil  bercelana cingkrang lewat instruksi tertanggal 4 Desember 2018.  

Aturan Tjahjo Soal Jilbab dan Celana Cingkrang.
Tjahjo  Kumolo pernah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 025/10770/SJ Tahun 2018 tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Pegawai  negeri sipil  laki-laki  diinstruksikan:
1. Rambut rapi, tidak gondrong, dan tidak dicat warna-warni.
2. Menjaga kerapihan kumis, jambang, dan jenggot.
3. Penggunaan celana panjang sampai dengan mata kaki.

Adapun aturan untuk pegawai  negeri perempuan:
1. Rambut rapi dan tidak dicat warna-warni.
2. Bagi yang menggunakan jilbab, agar jilbab dimasukkan ke dalam kerah pakaian dan sesuai warna pakaian dinas.
3. Warna jilbab tidak/polos.

Menteri Dalam Negeri juga  memerintahkan pimpinan  di lingkungan kementerian ini untuk memberikan sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan itu.

Menuai Kritik
Aturan itu  menuai kritik dari  banyak kalangan antara lain  dari  Politikus  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin.  Ia menilai  kebijakan itu sebuah  kemunduran. "Jika Pak Mendagri ingin menghormati perempuan muslimah yang berjilbab, perintahnya itu jilbab menutupi bagian dada. Jadi kalau disuruh masukan ke baju tidak sesuai perintah agama," ujar Suhud , 14 Desember 2018.

Suhud juga mempertanyakan apakah penggunaan jilbab berkorelasi dengan kinerja seorang PNS. Menurut dia , jauh lebih baik Kemendagri fokus membangun budaya kerja yang profesional.

Protes keras terhadap aturan itu  juga  merebak  di  media sosial. Warganet mempertanyakan alasan dibalik dikeluarkannya aturan ini.  Persoalan yang sorot  terutama juga  cara pemakaian jilbab  yang  harus dimasukkan ke dalam kerah pakaian.

Instruksi Dicabut
Dalam Negeri Tjahjo Kumolo  akhirnya mencabut instruksi tentang pakaian dinas dan kerapian aparatur sipil negara  itu setelah muncul  polemik di masyarakat. 

"Bapak menteri merespon, menanggapi masukan tersebut secara positif sehingga pada hari ini dinyatakan Instruksi Mendagri itu dicabut,  tidak berlaku lagi,"  Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, 14 Desember 2018. Jadi instruksi  soal  hijab, jenggot dan celana cingkrang itu hanya berumur  sepuluh sehari. ***